Nanang Fatah
menjelaskan bahwa:
Manajemen sering
diartikan sebagai ilmu, kiat dan profesi. Dikatakan sebagai ilmu oleh Luther
Gulick karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara
sistematik berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerjasama. Dikatakan
sebagai kiat oleh Follet karena manajeman mencapai sasaran melalui cara-cara
dengan mengatur orang lain menjalankan dalam tugas. Dipandang sebagai profesi
karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi
manajer, dan para profesional dituntut oleh suatu kode etik.[3]
Dalam pengertian
manajemen di atas tergambar suatu proses manajeman yang melibatkan
fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer, yaitu perencanaan,
pengorganisasian, pemimpinan dan pengawasan. Dari pengertian ini diperoleh
gambaran bahwa manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah segala kiat dan usaha
manajer dalam hal ini kepala sekolah/madrasah dalam memobilisasi seluruh sumber
daya yang ada dalam pengelolaan sekolah/madrasah secara otonomi.
Selanjutnya, E.
Mulyasa mengemukakan bahwa:
Istilah manajemen
berbasis sekolah merupakan terjemahan dari School Baset Management. Istilah
ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai
mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat
setempat. MBS merupakan paradigma baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas
pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan
nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan
sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta
lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Pelibatan masyarakat dimaksudkan
agar mereka lebih memahami, membantu dan mengontrol pengelolaan pendidikan.
Dari pada itu, kebijakan nasional yang menjadi prioritas pemerintah harus pula
dilakukan oleh sekolah. Pada sistem MBS, sekolah dituntut secara mandiri
menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan dan
mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber, baik pada masyarakat maupun
pemerintah[4].
Secara historis dan
sebagai paradigma baru, manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah konsep dasar
manajemen yang menjadikan sekolah sebagai penentu kebijakan dalam merencanakan,
melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan mengorganisis semua bentuk dan jenis
kegiatan sekolah yang lebih efektif, efisien dan dinamis dalam kontek
eksistensinya yang bersifat otonom. Disisi lain ada suatu kehendak pemerintah
agar menjadikan sekolah/madrasah menjadi lapangan luas sebagai implementasi
kehendak masyarakat dan segala tuntutannya berkaitan dengan mutu pendidikan.
Di bagian lain E.
Mulyasa menguraikan:
Manajemen berbasis
madrasah adalah suatu ide tentang pengambilan keputusan pendidikan yang
diletakan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni madrasah.
Pemberdayaan madrasah dengan memberikan otonomi yang lebih besar, disamping
menunjukan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat, juga
merupakan sarana peningkatan efesiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan.[5]
Manajemen
Berbasis Sekolah/Madrasah pada hakikatnya adalah penyerasian sumber daya yang
dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok
kepentingan (stakeholder) yang terkait dengan madrasah secara langsung
dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu
madrasah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.[14]
Menurut Agus Dharma MBS adalah upaya serius yang rumit, yang memunculkan
berbagai isyu kebijakan dan melibatkan banyak lini kewenangan dalam pengambilan
keputusan serta tanggung jawab dan akuntabilitas atas konsekuensi keputusan
yang diambil. Oleh sebab itu, semua pihak yang terlibat perlu memahami benar
pengertian MBS, manfaat, masalah-masalah dalam penerapannya, dan yang
terpenting adalah pengaruhnya terhadap prestasi belajar murid.[15]
Depdiknas merumuskan pengertian MBS sebagai model manajemen yang memberikan
otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan
partisipasif yang melibatkan secara langsung warga madrasah ( Guru, siswa,
Kepala Madrasah, karyawan, orang tua, dan masyaraka) untuk meningkatkan mutu
sekolah berdasarkan kebijakna pemerintah nasional.[16]
Menurut Suprapto School-based management is a management model that offers
wider autonomy to schools and encourages school components (teachers, students,
headmaster, staff, parents and society) to participate in promoting school
quality on the basis of national education policy.[17]
Dengan
demikian Manajemen Berbasis Madrasah merupakan proses pengintegrasian, pengkoordinasian
dan pemanfaatan dengan melibatkan secara menyeluruh elemen-elemen yang ada pada
madrasah untuk mencapai tujuan (mutu pendidikan) yang diharapkan secara
efisien. Atau dapat diartikan bahwa MBM adalah model manajemen yang memberikan
otonomi (kewenangan) yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan
keputusan yang partisipatif yaitu melibatkan semua warga madrasah berdasarkan
kesepakatan bersama. Dengan adanya otonomi (kewenangan) yang lebih besar
diharapkan madrasah dapat menggunakan dan mengembangkan kewenangan secara
mandiri dalam mengelola madrasah dan memilih strategi dalam meningkatkan mutu
pendidikan serta dapat memilih pengembangan program yang lebih sesuai dengan
kebutuhan dan kepentingan madrasah.
B.
Karakteristik dan Aspek-aspek Manajemen Berbasis Madrasah
1. Karakteristik MBM
Karakterisitk Manajemen Barbasis
Sekolah tentunya tidak terlepas dari pendekatan Input, Proses, Output
Pendidikan.
a. Input Pendidikan
Input
pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk
berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumberdaya dan perangkat
lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsunnya proses.[18]
Input sumber daya meliputi sumberdaya manusia (Kepala Madrasah, guru
termasuk guru BP, karyawan, siswa) dan sumberdaya selebihnya (peralatan,
perlengkapan, uang, dan bahan). Input perangkat lunak meliputi struktur
organisasi madrasah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana,
program, dsb. Input harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan, dan
sasaran- sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah.[19]
Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan
baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari
tingkat kesiapan input. Makin tinggi tingkat kesiapan input,
makin tinggi pula mutu input tersebut.
Menurut
Suyanto, secara ringkas karakteristik MBM ditinjau dari segi input terdiri dari
empat hal yaitu: 1) memiliki kebijakan, tujuan dan sasaran mutu yang jelas, 2)
tersedianya sumber daya yang kompetitif dan berdedikasi, 3) memiliki harapan
prestasi yang tinggi, dan 4) komitmen pada pelanggan.[20]
a.
Proses
Pendidikan
Proses
Pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang
berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input sedangkan
sesuatu dari hasil proses disebut output.[21]
Dalam pendidikan bersekala mikro (ditingkat madrasah), proses yang dimaksud
adalah proses pengambilan keputusan, proses yang dimaksud adalah proses
pengembilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan
program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi, dengan
catatan bahwa proses belajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibanding
dengan proses- proses lainnya.[22]
Menurut Suyanto,[23]
secara ringkas karakteristik MBM ditinjau dari segi proses terdiri dari
beberapa yaitu: 1) efekttivitas dalam proses belajar mengajar tinggi, 2)
kepemimpinan yang kuat, 3) lingkungan madrasah yang nyaman, 4) pengelolaan
tenaga kependidikan yang efektif, 5) tim kerja yang kompak dan dinamis, 6)
kemandirian, partisipatif dan keterbukaan (transparasi), 7) evaluasi dan
perbaikan secara berkelanjutan, dan 8) responsif, antisipatif, komunikatif dan
akuntabilitas.
b.
Output
yang diharapkan
Pada dasarnya output yang diharapkan
merupakan tujuan utama dari
penyelenggaraan pendidikan secara umum.[24]
Output pendidikan adalah merupakan kinerja madrasah. Kinerja madrasah adalah
prestasi madrasah yang dihasilkan dari proses/perilaku madrasah. Kinerja
madrasah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya,
efesiendinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya dan moral kerjanya.[25]
Khusus yang berkaitan dengan mutu output madrasah, dapat dijelaskan
bahwa output madrasah dikatakan berkualitas/bermutu tinggi jika prestasi
madrasah, khusunya prestasi belajar siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi
dalam: (1) prestasi akademik, berupa nilai ulangan umum EBTA, EBTANAS, karya
ilmiah, lomba akademik, dan (2) prestasi non-akademik, seperti misalnya IMTAQ,
kejujuran, kesopanan, olah raga, kesnian, keterampilan kejujuran, dan
kegiatan-kegiatan ektsrakurikuler lainnya. Mutu sekolah dipengaruhi oleh banyak
tahapan kegiatan yang saling berhubungan (proses) seperti misalnya perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan.[26]
Jika ditinjau dari segi pola
pelaksanaan manajemen maka karakteritik MBM dapat dilihat pada tanel berikut:
Tabel
1
Karakteritik
MBM berdasarkan Perubahan Pola Manajemen Pendidikan
|
POLA
LAMA
|
MENUJU
|
POLA
BARU
|
|
Subordinasi
|
è===
|
Otonomi
|
|
Pengambilan
keputusan terpusat
|
è===
|
Pengambilan
keputusan partisipasif
|
|
Ruang
gerak kaku
|
è===
|
Ruang
gerak luwes
|
|
Pendekatan
birokratik
|
è===
|
Pendekatan
profesional
|
|
Sentralistik
|
è===
|
Disentralistik
|
|
Diatur
|
è===
|
Motivasi
|
|
Overegulasi
|
è===
|
Deregulasi
|
|
Mengontrol
|
è===
|
Mempengaruhi
|
|
Mengarahkan
|
è===
|
Memfasilitasi
|
|
Menghindari
resiko
|
è===
|
Mengelola
resiko
|
|
Gunakan
uang semuanya
|
è===
|
Gunakan
uang seefesien
|
|
Individual
yang cerdas
|
è===
|
Teamwork
yang cerdas
|
|
Informasi
terpribadi
|
è===
|
Informasi
terbagi
|
|
Pendelegasian
|
è===
|
Pemberdayaan
|
|
Organisasi
herakis
|
è===
|
Organisasi
datar
|
2.
Aspek-aspek MBM
Berdasarkan otonomi pengelolaan pendidikan di lingkungan
madrasahmaka peran pemerintah bergeser dari ‘regulator’ menjadi ‘fasilitator’.
Keterlibatan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan ini hanya mencakup dua
aspek, yaitu mutu dan pemerataan. Pemerintah menetapkan standar mutu
pendidikan, dan berupaya agar semua siswa dapat berprestasi setinggi mungkin.
Juga berupaya agar semua sekolah/madrasah dapat mencapai standar minimal mutu
pendidikan, dengan keragaman prestasi antara sekolah/madrasah dalam suatu
lokasi sekecil mungkin. Pemeritah juga menjamin pemerataan kesempatan bagi
seluruh siswa dari semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Peran
ini dilakukan melalui perumusan kebijaksanaan umum, pelayanan teknis, dan
monitoring program secara reguler. Praktek diskriminasi terhadap siswa
perempuan, siswa normal, anak berkelainan dan sekolah/madrasah swasta baik dilakukan
secara langsung maupun tidak, baik terjadi pada level kebijaksanaan maupun
implementasi harus dihapuskan. Demikian juga alokasi dan distribusi anggaran
pendidikan harus menjujung tinggi asas keadilan dan transparansi. Adanya
otonomi yang diberikan pemerintah kepada madrasah telah memberikan kekuasaan
kepada kepala sekolah dan warga madrasah untuk mengembangkan lembaga
pendidikannya berdasarkan kemampuan manajerialnya. Di bawah ini dijelaskan
beberapa aspek yang menyangkut manajemen berbasis madrasah: a. Aspek
Pengelolaan Proses belajar Mengajar
Menurut
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 tahun 2003,
“pembelajaran sebagai proses interaksi peserta didik dan sumber belajar pada
suatu lingkungan belajar”.[27]
Pembelajaran dapat juga diartikan suatu upaya untuk mengarahkan timbulnya
perilaku belajar pebelajar, atau dengan ungkapan lain upaya untuk membelajarkan
pebelajar.[28]
Lebih lanjut Dimyati dan Mudjono dalam Sagala mendefenisikan pembelajaran
adalah “kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk
membuat siswa belajar”.[29]Menurut
Suwarno sebagaimana yang dikutip Ramayulis, peranan madrasah dalam proses
pembelajaran antara lain:
1)
memberikan kecerdasan pikiran dan memberi pengetahuan, 2) memberikan
spesialisasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran, 3) memberikan pendidikan
dan pengajaran yang lebih efisien kepada masyarakat, 4) membantu perkembangan
individu menjadi makhluk social, 5) menjaga nilai budaya yang hidup dalam
masyarakat dengan jalan menyampaikan kebudayaan tadi, dan 6) melatih untuk
dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab sebelum ke masyarakat.[30]
Proses belajar merupakan kegiatan
utama madrasah. Madrasah diberi kebebasan memilih strategi, metode dan
teknik-teknik pembelajaran dan pengajaran yang paling efektif, sesuai dengan
karakteristik siswa, karakteristik guru, dan kondisi nyata sumberdaya yang
tersedia di madrasah. Secara umum, strategi/metode/teknik pembelajaran dan
pengajaran yang berpusat pada siwa (student centered) lebih mampu
memberdayakan pembelajaran yang menekankan pada keaktifan belajar siswa, bukan
pada keaktifan mengajar guru. Oleh karena itu kepala madrasah perlu menerapkan
cara-cara belajar siswa aktif seperti active learning, cooperative learning,
dan quantum learning perlu diterapkan.
b. Perencanaan dan Evaluasi
Madrasah
diberi kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhannya
(school-based plan). Kebutuhan yang dimaksud misalnya, kebutuhan untuk
meningkatkan mutu madrasah. Menurut Nahwawi sebagaimana yang dikutip Ahmad
Sabri rencana yang perlu disusun oleh oleh madrasah dalam konteks pendidikan
meliputi:
1) Perumusan
tujuan yang hendak dicapai, 2) Penentuan bidang/fungsi unit sebagai bagian yang
akan melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan, 3) Menetapkan jangka waktu
yang diperlukan, 4) Menetapkan metode atau cara penyampaian tujuan, 5)
menetapkan alat-alat yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan efisiensi
pencapaian tujuan, 6) merumuskan rencana evaluasi atau penilaian untuk mengukur
tingkat pencapaian tujuan, dan 7) menetapkan jumlah dan sumber dana yang diperlukan. [31]
Kepala Madrasah harus melakukan
analisis kebutuhan mutu dan berdasarkan hasil analisis kebutuhan mutu inilah
kemudian Kepala Madrasah membuat rencana peningkatan mutu. Selain itu madrasah
juga diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, khususnya evaluasi yang
dilakukan secara internal. Menurut Oemar Hamalik, evaluasi pembelajaran
diarahkan pada komponen sistem pembelajaran yang mencakup prilaku awal anak
didik, kemampuan guru, kurikulum dan administratif.[32]
Secara internal evaluasi dilakukan oleh warga madrasah untuk memantau proses
pelaksanaan dan untuk mengevaluasi hasil program-program yang telah
dilaksanakan. Evaluasi semacam ini sering disebut evaluasi diri. Evaluasi diri
harus jujur dan transparan agar benar-benar dapat mengungkap informasi yang
sebenarnya.
c. Pengelolaan Kurikulum
Untuk menciptakan pendidikan yang
berkualitas, maka seluruh komponen-komponen pendidikan mestilah berkualitas.
Diantara komponen yang sangat penting untuk menuju pendidikan yang berkualitas
itu adalah adanya kurikulum madrasah yang dibuat oleh madrasah sebagai sebuah
pedoman dan arah dalam menciptakan proses pendidikan yang berkualitas.[33]
Mengapa kurikulum itu perlu? Paling tidak ada beberapa jawaban untuk itu 1)
kurikulum menurut akar katanya (curri dan culum) diterjemahkan para ahli
sebagai jalan yang mesti dilalui, Kurikulum adalah gambaran umum (miniature)
dari proses pendidikan yang akan dilalui, 3) tanpa ada kurikulum mustahil
tercipta hasil pembelajaran yang berkualitas.[34]
Dengan demikian setiap lembaga pendidikan mesti membuat kurikulum sebagai
sebuah jembatan penyeberangan menuju hasil pendidikan yang berkualitas.
Karena kurikulum yang dibuat oleh
Pemerintah Pusat adalah kurikulum standar yang berlaku secara nasional,
sementara kondisi madrasah pada umumnya sangat beragam maka dalam
implementasinya, madrasah dapat mengembangkan (memperdalam, memperkaya, dan
memodifikasi) kurikulum tersebut, namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum
yang berlaku secara nasional. Madrasah dibolehkan memperdalam kurikulum,
artinya, apa yang diajarkan boleh dipertajam dengan aplikasi yang bervariasi.
Madrasah juga dibolehkan memperkaya apa yang diajarkan, artinya apa yang
diajarkan boleh diperluas dari yang harus, dan seharusnya, dan yang
dapat diajarkan. Demikian juga, madrasah dibolehkan memodifikasi kurikulum,
artinya apa yang diajarkan boleh dikembangkan agar lebih kontekstual dan
selaras dengan karakteristik peserta didik. Selain itu, madrasah juga diberi
kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal.
d. Pengelolaan Ketenagaan
Reformasi dalam pengelolaan pendidikan mengarah
kepada terciptanya kondisi yang desentralistis baik pada tatanan birokrasi
maupun pengelolaan madrasah. Reformasi ini, terwujudkan dalam bentuk kewenangan
luas di tingkat Kab/Kota, madrasah dalam mengelola berbagai sumber[35]
termasuk di dalamnya ketenaganaan. Kepala Madrasah perlu melakukan pengelolaan
ketenagaan, mulai dari analisis kebutuhan, perencanan, rekrutmen, pengembangan,
hadiah dan sangsi (reward and punishment), hubungan kerja, sampai
evaluasi kinerja tenaga kerja madrasah (guru, tenaga administrasi, laporan,
dsb) dapat dilakukan oleh madrasah kecuali yang menyangkut pengupahan/imbalan
jasa dan rekrutmen guru, yang sampai saat ini masih ditangani oleh birokrasi
diatasnya.[36]
e. Pengelolan Fasilitas (Peralatan dan Perlengkapan)
Pengelolaan fasilitas sudah
seharusnya dilakukan oleh madrasah, mulai dari pengadan, pemeliharaan dan
perbaikan, hingga sampai pengembangan. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa
sekolah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas, baik kecukupan, kesesuaian,
maupun kemutakhirannya, terutama fasilitas yang sangat erat kaitannya secara
langsung dengan proses belajar mengajar.
Pada dasarnya sekolah umum yang
pada umumnya berstatus negeri dan dengan statusnya itu seluruh pembiayaan,
ketenagaan, semua kebutuhan fasilitas tercukupi oleh pemerintah dibandingkan
dengan prestasi madrasah yang pada umumnya berstatus swasta dan tidak
memperoleh fasilitas sebagaimana yang diterima oleh sekolah umum pada umumnya.[37]
Minimnya fasilitas yang diberikan pada madrasah jika dibandingkan dengan
sekolah umum, membuat kepala sekolah perlu melakukan strategi dan usaha
pengelolaan yang dapat memenuhi kebutuhannya.
e. Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan keuangan, terutama
pengalokasian/penggunaan uang sudah sepantasnya dilakukan oleh Kepala Madrasah
secara transparan dan bertanggungjawab. Hal ini juga didasari oleh kenyataan
bahwa madrasahlah yang paling memahami kebutuhannya sehingga desentralisasi
pengalokasian/penggunaan uang sudah seharusnya dilimpahkan ke madrasah.
Madrasah juga harus diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang
mendatangkan penghasilan, sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung
pada pemerintah.
g. Pelayanan Siswa
Pelayanan siswa, mulai dari
peneriman siswa baru, pengembangan/pembinaan/ pembimbingan, penempatan untuk
melanjutkan madrasah atau untuk memasuki dunia kerja, hingga sampai pada
pengurusan alumni, sebenarnya dari dahulu memang sudah didesentralisasikan.
Karena itu, yang diperlukan adalah peningkatan intensitas dan ekstensitasnya.
h. Hubungan Madrasah Masyarakat
Esensi hubungan
madrasah-masyrakat adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian,
kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat terutama dukungan moral dan finasial.
Dalam arti yang sebenarnya hubungan madrasah-masyarakat dari dahulu sudah
didesentralisasikan. Oleh karena itu, sekali lagi, yang dibutuhkan adalah
peningkatan intensitas dan ekstesitas hubungan madrasah-masyarakat.
i. Pengelolaan Iklim Madrasah
Iklim madrasah (fisik dan non
fisik) yang kondusif-akademik merupakan prasyarat bagi terselenggaranya proses
belajar mengajar yang efektif. Lingkungan madrasah yang aman dan tertib,
optimisme dan harapan/ekspektasi yang tinggi dari warga madrasah, kesehatan
madrasah, dan kegiatan-kegiatan yang terpusat pada siswa (student-centered
activities) adalah contoh-contoh iklim madrasah yang dapat menumbuhkan
semangat belajar siswa. Iklim madrasah sudah merupakan kewengan madrasah,
sehingga yang diperlukan adalah upaya-upaya yang lebih intensif dan ekstentif.
C. Tujuan
dan Fungsi Manajemen Berbasis Madrasah
MBS
merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat
sekolah dengan maksud agar madrasah leluasa mengelola sumber daya dan
sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan. MBS
merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat madrasah dengan maksud agar madrasah leluasa
mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan
prioritas kebutuhan.
Pada sistem
MBM madrasah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan
prioritas, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan
sumber-sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah. MBM juga merupakan
salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada madrasah untuk
menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi siswa. Hal ini juga
berpotensi untuk meningkatkan kinerja staf, menawarkan partidipasi langsung
kepada kelompok-kelompok terkait, dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat
terhadap pendidikan. Pengertian MBM sebagai suatu konsep yang menempatkan
kekuasaan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan diletakkan pada
tempat yang paling dekat dengan proses belajar mengajar. Kewenangan terhadap
pembelajaran di serahkan kepada unit yang paling dekat dengan pelaksanaan
proses pembelajaran itu sendiri yaitu madrasah. Di
samping itu untuk memberdayakan madrasah agar dapat
melayani masyarakat secara maksimal sesuai dengan keinginan masyarakat
tersebut.
1.
Tujuan Manajemen Berbasis Madrasah
Adapun tujuan dan maksud implementasi MBM
adalah untuk[38]:
2.
Mensosialisasikan
konsep dasar manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah khususnya kepada
masyarakat.
3.
Memperoleh
masukan agar konsep ini dapat diimplementasikan dengan mudah dan sesuai dengan
kondisi lingkungan Indonesia yang memiliki keragaman cultural, sosio ekonomi
masyarakat dan kompleksitas geografinya.
4.
Menambah
wawasan pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat madrasah dan individu yang
peduli terhadap pendidikan, khususnya peningkatan mutu pendidikan.
5.
Memotivasi
masyarakat sekolah untuk terlibat dan berpikir mengenai peningkatan mutu
pendidikan/ pada madrasah masing-masing.
6.
Menggalang
kesadaran masyarakat madrasah untuk ikut serta secara aktif dan dinamis dalam
mensukseskan peningkatan mutu pendidikan.
7.
Memotivasi
timbulnya pemikira-pemikiran baru dalam mensukseskan pembanguan pendidikan dari
individu dan masyarakat yang peduli terhadap pendidikan khususnya masyarakat
madrasah yang berada di gars paling depan dalam proses pembangunan tersebut.
8.
Menggalang
kesadaran bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab semua
komponen masyarakat, dengan focus peningkatan mutu yang berkelanjutan pada
tataran madrasah.
9.
Mempertajam
wawasan bahwa mutu pendidikan pada tiap sekolah harus dirumuskan dengan jelas dan
dengan target mutu yang harus dicapai setiap tahun, 5 tahun dan seterusnya
sehingga tercapai misi madrasah ke depan.
Selanjutnya
tujuan MBM Menurut Bahtiar adalah:
1.
Meningkatkan
mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan
memberdayakan sumber daya yang tersedia;
2.
Meningkatkan
kepedulian warga madrasah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan
melalui pengambilan keputusan bersama;
3.
Meningkatkan
tanggung jawab madrasah kepada orangtua, masyarakat, dan pemerintah tentang
mutu madrasahnya; dan
Dengan demikian dapat dipahami bahwa sudah
jelas secara politis manajemen berbasis madrasah ekolah merupakan muara dari
semua kebijakan di bidang pendidikan akan tergambar di madrasah, sebab sekolah
merupakan jaringan terakhir dari rangkaian birokrasi pendidikan. MBM juga
sebagai bentuk operasionalisasi dari kebijakan desentralisasi atau otonomi
pendidikan dalam hubungannya dengan otonomi daerah. Secara teoritis MBM juga
merupakan suatu konsep yang menawarkan suatu otonomi kepada madrasah dalam
rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat
mengakomodir kepentingan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang
erat antara madrasah, masyarakat dan pemerintah. Secara operasional MBM
merupakan gagasan yang menempatkan kewenangan pengelolaan madrasah dalam suatu
keutuhan entitas sistem.
Berdasarkan beberapa paparan tentang
manajemen berbasis madrasah seperti diatas, dapat dimengerti bhwa mutiara dari
semua kebiakan di bidang pendidikan akan tergambar disekolah, sebab madrasah
merupakan jaringan tekir dari rangkaian birokrasi pendidikan. Maka, hidup atau
matinya suatu program,, akan ditentukan oleh sejauh semana madrasah mampu
mengelola dan melaksanakan semua program kependidikan. Oleh sebab itu,
manajemen berbasis madrasah menjadi sangat strategis dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Dengan manajemen berbasis madrasah ini,
kepala madrasah, guru dan peserta didik mendapatkan peluang untuk melakukan
inovasi dan improvisasi di madrasah berkaitan dengan masalah kurikulum, pembelajaran,
manaerial dan lain-lain. Jadi, otonomi pendidikan merupakan hal yang esensial
bagi terciptanya kebebasan akademik. Dengan demikian, manajemen berbasis
madrasah dikatakan sebagai bentuk oprasionalisasi desentralisasi atau otonomi
pendidikan dalam hubungannya dengan otonomi daerah.
2. Manfaat Manejemen Berbasis Madrasah
MBM dipandang sebagai alternatif dari pola
umum pengoperasian sekolah yang selama ini memusatkan wewenang di kantor pusat
dan daerah. MBM adalah strategi untuk meningkatkan pendidikan dengan
mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan penting dari pusat dan dearah
ke tingkat sekolah. Dengan demikian, MBM pada dasarnya merupakan sistem
manajemen di mana sekolah merupakan unit pengambilan keputusan penting tentang
penyelenggaraan pendidikan secara mandiri. MBM memberikan kesempatan
pengendalian lebih besar bagi kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua atas
proses pendidikan di sekolah mereka.
Dalam pendekatan ini, tanggung jawab
pengambilan keputusan tertentu mengenai anggaran, kepegawaian, dan kurikulum
ditempatkan di tingkat sekolah dan bukan di tingkat daerah, apalagi pusat.
Melalui keterlibatan guru, orang tua, dan anggota masyarakat lainnya dalam
keputusan-keputusan penting itu, MBM dipandang dapat menciptakan lingkungan
belajar yang efektif bagi para murid. Dengan demikian, pada dasarnya MBM adalah
upaya memandirikan sekolah dengan memberdayakannya.
Melalui MBM dinyakini bahwa prestasi belajar
murid lebih mungkin meningkat jika manajemen pendidikan dipusatkan di sekolah
ketimbang pada tingkat daerah. Para kepala sekolah cenderung lebih peka dan
sangat mengetahui kebutuhan murid dan sekolahnya ketimbang para birokrat di
tingkat pusat atau daerah. Lebih lanjut dinyatakan bahwa reformasi pendidikan
yang bagus sekalipun tidak akan berhasil jika para guru yang harus
menerapkannya tidak berperanserta merencanakan-nya. PPendekatan melalui MBM
juga memiliki lebih banyak maslahatnya ketimbang pengambilan keputusan yang
terpusat. Maslahat itu antara lain menciptakan sumber kepemimpinan baru, lebih
demokratis dan terbuka, serta menciptakan keseimbangan yang pas antara anggaran
yang tersedia dan prioritas program pembelajaran. Pengambilan keputusan yang
melibatkan semua pihak yang berkepentingan meningkatkan motivasi dan komunikasi
(dua variabel penting bagi kinerja guru) dan pada gilirannya meningkatkan
prestasi belajar murid. MBM bahkan dipandang sebagai salah satu cara untuk
menarik dan mempertahankan guru dan staf yang berkualitas tinggi.
Penerapan MBM yang efektif secara spesifik
mengidentifikasi beberapa manfaat yaitu:
a.
Memungkinkan
orang-orang yang kompeten di sekolah untuk mengambil keputusan yang akan
meningkatkan pembelajaran.
b.
Memberi
peluang bagi seluruh anggota sekolah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan
penting.
c.
Mendorong
munculnya kreativitas dalam merancang bangun program pembelajaran.
d.
Mengarahkan
kembali sumber daya yang tersedia untuk mendukung tujuan yang dikembangkan di
setiap sekolah.
e.
Menghasilkan
rencana anggaran yang lebih realistik ketika orang tua dan guru makin menyadari
keadaan keuangan sekolah, batasan pengeluaran, dan biaya program-program
sekolah.
f.
Meningkatkan
motivasi guru dan mengembangkan kepemimpinan baru di semua level.[40]
1.
Penyiapan Konsep
Banyak faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan MBM, misalnya tingkat
ekonomi masyarakat, sosial budaya, politik dan taraf pendidikan masyarakat,
kebijakan pemerintah, organisasi, kepemimpinan kepala madrasah, strategi
pembelajaran, dan profesionalisme tenaga pendidikan. Kesemuanya itu merupakan
komponen yang perlu diperhatikan dalam konteks MBM. Sehubungan dengan itu
sedikitnya terdapat 6 hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan konsep MBM:
a.
Pemilihan kepala madrasah dan pendidik profesional
b.
Bentuk partisipasi masyarakat dan orang tua (komite madrasah)
c.
Pendanaan madrasah
d.
Kualitas pembelajaran dan lulusan madrasah
e.
Keterlibatan stakeholders pendidikan
f.
Political will pemerintah pada berbagai lapisan.
2.
Pengelompokan madrasah
Perbedaan kemampuan manajemen menuntut perlakuan yang berbeda terhadap
setiap madrasah sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing dalam menyerap
paradigma baru yang ditaawarkan. Misalnya suatu madrasah mungkin hanya
memerlukan pelatihan dalam melaksanakan MBM, tetapi mungkin madrasah memerlukan
dukungan lain dari pemerintah agar dapat menerapkan paradigma baru tersebut.
Dengan mempertimbangkan kemampuan, kewajiban, dan kewenangan madrasah terhadap
pelaksanaan MBM, dapat dibedakan antara satu madrasah dengan yang lain. Dalam
hal ini Departemen Agama dan jajarannya perlu melakukan berbagai upaya bagi
pengembangan madrasah yang kurang memiliki kemampuan manajemen dalam
mempersiapkan implementasi MBM, termasuk masalah pendanaan, pengadaan
fasilitas, dan sumber belajar.
3.
Pentahapan implementasi MBM
Implementasi MBM secara menyeluruh sebagai realisasi desentralisasi
pendidikan memerlukan perubahan-perubahan mendasar terhadap aspek-aspek yang
menyangkut keuangan, ketenagaan, kurikulum, sarana dan prasarana, serta
partisipasi masyarakat. Mengingat kompleksnya permasalan pendidikan di
madrasah, MBM perlu dilaksanakan secara bertahap, paling tidak melalui tiga
tahap: yaitu jangka pendek (tahun pertama sampai dengan tahun ketiga), jangka
menengah (tahun keempat sampai tahun keenam), dan jangka pangjang setelah tahun
keenaam.
Untuk implementasi MBM sendiri maka diperlukan empat tahapan yaitu:
a.
Tahap sosialisasi. Tahap ini merupakan tahap yang penting mengingat luasnya
wilayah nusantara terutama daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh media
informasi, baik cetak maupun elektronik.
b.
Tahap piloting. Tahap ini merupakan tahap uji coba agar penerapan konsep
menejemen berbasis madrasah tidak mengandung resiko.
c.
Tahapan pelaksanaan. Tahap ini merupakan tahap untuk melakukan berbagai
diskusi, curah pendapat dan lokakarya mini antar kelompok kerja MBM dengan
berbagai unsur terkait, yakni guru, kepala madrasah, pengawas, tokoh agama,
pengusaha, dan para akademisi.
d.
Tahap diseminasi. Tahap ini merupakan tahap memasyarakatkan model MBM yang
telah diujicobakan ke berbagai madrasah baik negeri maupun swasta, agar seluruh
madrasah dapat mengimplementasikan MBM secara efektif dan efisien, sesuai
dengan kondisinya masing-masing.